Langkah Strategis Gubernur Tingkatkan Keamanan Bali
Ditampilkan oleh Admin- Topik Berita Bali
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baliprov.go.id - Keamanan wilayah adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi Bali.
Sedikit saja terjadi persoalan keamanan di daerah ini, akan
berpengaruh besar pada citra Bali sebagai daerah tujuan wisata
internasional yang aman, nyaman dan damai.
Sadar akan hal tersebut, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengambil
dua langkah strategis dibidang keamanan, yakni : Pertama, menetapkan
Kawasan Strategis Keamanan Bali di Pulaki. Kedua, mengalokasikan dana
keamanan sebesar Rp.23.324.120.800,- (dua puluh tiga miliar tiga ratus
dua puluh empat juta seratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah).
Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali I Putu Suardhika di
Denpasar, Jumat, 5 Juni 2009 mengemukakan, penetapan Kawasan Strategis
Keamanan Bali dilakukan pada Desember 2008 di Gedung Wiswa Sabha Utama
Kantor Gubernur Bali bersama Walikota Denpasar dan Bupati se-Bali.
Kawasan Strategis Keamanan ini merupakan bagian dari sejumlah Kawasan
Strategis Provinsi yang merupakan bagian dari RTRWP Bali secara umum.
Pada saat bersamaan disosialisasi draft revisi Raperda RTRWP Bali.
Kawasan Strategis Keamaanan berfungsi sebagai tempat pendidikan dan
pelatihan militer, serta pembangunan sarana pendukung kegiatan
tersebut. Proses pembahasan dan penetapannya, sejak awal melibatkan
Kodam IX/Udayana, Korem 163 Wira Satya dan Polda Bali. Di masa
mendatang, Kodam IX/Udayana, Korem 163 Wira Satya, Lanal Benoa, Lanud
Ngurah Rai dan Polda Bali diharapkan tetap terlibat aktif dalam
pembahasan Raperda RTRWP Bali yang kini menjadi agenda resmi kegiatan
DPRD Bali.
Dana keamanan Bali yang lebih dari Rp 23 miliar dialokasikan untuk
empat jenis kegiatan. Pertama, untuk pengembangan sistem jaringan
komunikasi terinskripsi pemantauan keamanan terpadu internasional
sebesar Rp.20 miliar. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini
adalah terselenggaranya koordinasi terpadu dalam tingkat kewaspadaan
dini di daerah Bali. Sedangkan manfaat yang diharapkan adalah
terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif dan terkendali di daerah
Bali, terpasangnya CCTV, sistem AVL GPS pada 23 titik di 9
kabupaten/kota dan tersosialisasikannya pengamanan terpadu di Bali.
Kedua, pengembangan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
yang dialokasikan dana Rp.2.808.896.800,-. Keluaran yang diharapkan
adalah terlaksananya pengembangan, pemeliharaan ketentraman dan
ketertiban masyarakat, terlaksananya rapat-rapat koordinasi pembahasan
perkembangan situasi dan kondisi daerah dalam menyikapi ancaman,
tantangan, hambatan dan gangguan, terlaksananya Diklat intelijen,
pengamanan terpadu Pemilu Legislatif/Pemilu Presiden/Wapres dan
tersedianya alat-alat detektor logam. Manfaat yang diharapkan adalah
terwujudnya Bali yang aman dan kondusif.
Ketiga, melaksanakan operasi/koordinasi komunikasi, informasi dan
intelijen yang dialokaikan Rp.260.189.000,-. Keluaran yang diharapkan
adalah terlaksananya petugas Posko Komintel 12 bulan. Manfaat yang
diharapkan adalah tersedianya informasi/bahan keterangan situasi dan
kondisi daerah yang akurat.
Keempat, pembekalan pemantapan fungsi jaring deteksi dini, Diklat
intelijen, dan pengawasan orang asing, serta pemantauan ijin
penelitian yang dialokasikan dana Rp.255.035.000,-. Hasil yang
diharapkan adalah terlaksananya pemantapan jaringan deteksi dini dan
pengawasan terhadap orang asing. Sedangkan manfaat yang diharapkan
adalah terwujudnya pemantapan jaringan deteksi dini dan pengawasan
terhadap orang asing selama 12 bulan.
Keempat jenis kegiatan dikelola Badan Kesbangpol Linmasda Bali. Namun,
komponen yang terlibat dalam kegiatan tersebut bersifat lintas
sektoral, termasuk didalamnya institusi keamanan seperti Kodam, Korem,
Lanal, Lanud, dan Polda. Mekanisme pemberian bantuan, tidak lagi
seperti sebelumnya diberikan langsung dalam bentuk dana gelondongan
kepada komponen terkait, melainkan dalam bentuk kegiatan, misalnya
bantuan pada saat adanya kunjungan tamu VVIP berupa bahan bakar minyak
dan bantuan tenaga kerja non PNS, serta bantuan bagi kegiatan TNI
Manunggal Membangun Desa LXXXII dan LXXXIII. Dihentikannya bantuan
dana gelondongan ini disebabkan tidak dimungkinkan oleh aturan yang
berlaku.
Alokasi dana keamanan yang cukup besar itu dimaksudkan untuk
mewujudkan salah satu visi dan misi Bali Mandara, yakni Bali Aman,
yakni Bali yang “dabdab”, teratur sekala niskala, yang memiliki
keseimbangan antara korelasi kebutuhan hubungan antar manusia dengan
manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam lingkungannya, serta
hubungan manusia dengan Tuhan-nya sejalan dengan konsep Tri Hita
Karana. “Bali yang aman adalah Bali yang terhindar dari ancaman
intervensi virus-virus ideologi yang bertentangan dengan Tri Hita
Karana seperti : terorisme, anarkhisme dan virus non traditional
threat lainnya,” kata Putu mengutip hakekat aman Bali Mandara.
Related posts:
- SBY : Keamanan Bali Titik Tolak Pariwisata Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menargetkan keamanan sebagai...
- Bedah Rumah BPD Bali Salurkan Rp 500 Juta PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi...
- Fair Trade Tingkatkan Posisi Pengerajin Perempuan Beritabali.com - Pendukung gerakan fair trade melalui organisasi payungnya World...
- Bupati Gde Agung Dukung Kejuaraan Veteran Tennis Bali Post Badungkab.go.id -Bupati Badung A.A. Gde Agung, SH memberi dukungan atas...
Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.
Komentar Anda
Tinggalkan Komentar
